Dairi, Sumutposonline.com, Cipayung Plus Dairi yang terdiri dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DAIRI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) DAIRI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DAIRI, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DAIRI menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dairi. Tujuan kehadiran Cipayung Plus Dairi adalah untuk menyampaikan Aspirasi agar Bupati Dairi segera mencopot Camat Silima Pungga Pungga Horas Pardede dan menolak beroperasinya PT. DPM di Kabupaten Dairi yang di sampaikan di Gedung DPRD Dairi Jl.SM Raja Sidikalang (05/07/2021).
Ketua DPC GMNI DAIRI Firman Lingga dalam orasinya menyampaikan bahwa cipayung plus menaati intruksi pemerintah untuk tidak berkerumun dan menjaga Prokes mengingat meningkatnya kasus Covid 19 di Kabupaten Dairi . Oleh sebab itu kami datang langsung ke rapat paripurna ini untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami juga sadar jikalaupun kami melakukan aksi, belum tentu Bupati mau menghadapi dan menerima aksi unjuk rasa kami. Kami juga sadar sidang paripurna ini adalah momentum yang tepat bagi kami untuk menyuarakan tuntutan kami."ucap Firman.
Indra Angkat Ketua PMII Kabupaten Dairi menyampaikan sangat menyayangkan tindakan arogan camat silima pungga pungga Horas Pardede terhadap masyarakat. Tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat Publik. Masyarakat berhak di penuhi hak nya dan camat wajib mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Harusnya camat menjadi pengayom dan penengah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Bagaimana visi misi Dairi Unggul dapat terwujud jika tindakan tidak terpuji dalam menghadapi masyarakat di biarkan”ucapnya.
Zazirah Simbolon merupakan kader HMI Kabupaten Dairi juga meyampaikan agar Bapak Bupati harus ingat, bahwa bapak dipilih oleh rakyat dan sudah seharusnya memilih pejabat yang santun dan bermoral.
“Kami meminta agar pak Bupati secepatnya memberikan tindakan tegas terhadap Horas Pardede dan secepatnya copot beliau dari jabatan camat Silima Pungga-Pungga. Agar pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Proses penentuan camat kedepannya harus lebih selektif, dan ditekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penyenggak masyarakat”ujar Zazirah.
Hal serupa juga disampaikan oleh Samsul Nainggolan selaku Ketua KAMMI Kabupaten Dairi bahwa tindakan Camat Silima Pungga-Pungga justru membuat kita semakin jauh dari Visi Misi Dairi unggul.
“Bagaimana kita bisa unggul apabila Pejabatnya arogan dan tidak beretika. Tolonglah pak bupati secepatnya menindak tegas Horas Pardede, bila perlu copot saja dari posisi camat."Terang Samsul diakhir orasinya.
Suryadi Dabutar Sekretaris DPC GMNI DAIRI menambahkan bahwa GMNI Kabupaten Dairi Sudah menyampaiakn kecaman tindakan oleh Camat Silima Pungga-Pungga Horas Pardede, tetapi hingga hari ini Bupati Dairi tidak memberikan respon apapun.
“Hari ini kami hadir disini untuk menyampaikan aspirasi kami langsung kepada Bupati Dairi, itulah alasan kami hari ini menemui Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Dairi dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan hari ini, Supaya Bupati Dairi langsung mendengar aspirasi kami dan tidak ada alasan untuk pura-pura tidak tahu”ucap Suryadi .
Terkait PT. DPM (Dairi Prima Mineral) Zazirah Simbolon menyayangkan tindakan pihak PT. DPM yang kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai Tambang yang hadir di kabupaten Dairi seolah olah tertutup dan masalah tambang hanya di ketahui oleh pejabat pejabat di Dairi dan dampak dari situ kita sudah melihat seorang forkopimca berani bertindak arogan di hadapan masyarakat.
Indra Angkat ketua PMII kabupaten Dairi melanjutkan bahwa dampak kerusakan yang akan ditimbulkan sangat berbahaya. Korbannya tidak hanya generasi saat ini, tetapi generasi yang akan datang juga menjadi korban.
Hal senada juga disampaikan Samsul Nainggolan ketua KAMMI kabupaten Dairi dimana kehadiran PT. DPM lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Dampak positif ekonomi tidak mampu menutupi kerusakan yang ditimbulkan
Suryadi Dabutar Sekretaris DPC GMNI DAIRI menyampaikan agar pemerintah jangan hanya mendengar suara yang mendukung. Kami juga berhak didengar. Kami juga warga negara Dairi. Kami lahir disini dan besar disini. Hasil pertanian udah menjadi sumber utama penghidupan kami.
Firman Lingga ketua DPC GMNI kabupaten Dairi menambahkan bahwa kami tidak anti dengan investasi. Hanya saja masuknya investasi jangan sampai mengangkangi hak rakyat. Masih belum beroperasi saja sudah berani mengangkangi hak rakyat, apalagi jikalau sudah beroperasi. Hingga saat ini banyak konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Dalam konflik tersebut justru pemerintah tidak mampu menghadapi kekuatan korporasi
"Apapun yang terjadi, kami dari Cipayung Plus Kabupaten Dairi menolak PT. DPM Beroperasi di kabupaten Dairi. Lebih baik Bupati fokus mengembangkan komoditi yang berasal dari Dairi." Tandas para ketua organisasi kelompok Cipayung plus Dairi diakhir penyampaian aspirasinya.
(IP/SP)
