Dairi, Sumutposonline.com, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Dairi sangat menyayangkan tindakan Camat Silima pungga-Pungga Horas Pardede Yang memarahi warganya akibat aksi penutupan jalan terhadap rombongan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) beserta Humas PT. Dairi Prima Mineral (DPM).
Berdasarkan rekaman Video beredar, rombongan warga Menutup jalan yang akan dilalui oleh rombongan Pihak Muspika dan PT. DPM yang akan melakukan pengerjaan Bendungan Limbah PT. DPM. Dalam Video tersebut Camat Silima Pungga Pungga Horas Pardede justru ikut menyenggak warga yang sedang menuntut haknya.
"Wajar warga marah karena pihak PT. DPM tidak ada melakukan sosialisasi terkait kegiatan pengerjaan bendungan Limbah.
PT. DPM kan masih perbaikan Dokumen adendum AMDAL dan belum mendapat izin lingkungan. Ditambah lagi proses pengerjaan bendungan Limbah justru mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Seharusnya camat Silima Pungga Pungga mampu menjadi mediator dalam permasalahan ini. Bukan sebaliknya bahwa yang terjadi justru pak Horas Pardede ikut menekan dan berbicara dengan nada keras kepada warga." Cetus Suryadi Dabutar sekretaris DPC GMNI DAIRI saat berada di Kantor Sekretariat Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (03/07/2021).
Firman Lingga ketua DPC GMNI DAIRI mengatakan " Camat adalah pejabat publik. Selain pelayan masyarakat, juga Harusnya memberikan contoh yang baik ke warganya. Tentunya harus sabar dan peka terhadap masalah yang di hadapi masyarakat. Bukannya malah menyenggak dan memarahi warga. Tindakan tersebut telah melanggar etika pejabat Publik. Kalau tidak sabar , tidak mau membantu menyelesaikan hak masyarakat dan merasa melayani masyarakat adalah beban lebih baik mundur saja dari jabatan camat silima pungga pungga."
"Pak Bupati Dairi harus secepatnya mengambil tindakan tegas terhadap camat silima Pungga Pungga Horas Pardede. Pak Bupati harus menunjukan keberpihakannya terhadap masyarakat. Jangan sampai tindakan arogan beliau justru semakin mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat Dairi terhadap pemerintahan Eddy-Jimmy. Jikalau dalam waktu dekat pak Bupati tidak mengambil tindakan tegas terhadap pak Horas Pardede, berarti Pak Bupati mendukung tindakan arogan beliau," Ujar Firman Lingga.
"Pak Bupati harus ingat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam negara demokrasi kedaulatan penuh berada di tangan rakyat. Itu tebukti dalam proses pilkada dimana suara rakyat menjadi penentu. Pilkada 2018 silam masyarakat Dairi telah mempercayakan kepemimpinan pemerintah Kabupaten Dairi kepada Eddy-Jimmy dengan menjadi pemenang dalam pilkada tersebut. Jadi harus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat," tandas Firman Lingga.
Dia juga melanjutkan "DPC GMNI DAIRI meminta kepada pemerintah kabupaten Dairi untuk melakukan tindakan tegas dengan mencopot horas Pardede dari posisi Camat Silima Pungga Pungga. Agar Kedepannya tidak ada lagi pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Dairi meniru tindakan arogan beliau. proses penentuan camat selanjutnya harus lebih selektif dan harus di tekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan raja."
Selain itu DPC GMNI DAIRI juga menyayangkan sikap pihak PT. DPM dalam Video yang beredar. Dimana dalam video tersebut pihak PT. DPM beberapa kali mengulangi kalimat "ini intruksi pemerintah pusat dan kami akan laporkan kepada pemerintah pusat".
"DPC GMNI DAIRI mempersilahkan Pihak PT. DPM Mengadu kepada pemerintah Pusat. Bila perlu datangkan pemerintah pusat ke Dairi baik itu presiden ataupun menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedatangan mereka akan kami sambut dengan aksi ribuan massa sembari meneriakkan kalimat "TOLAK PT. Dairi Prima Mineral...!!!
(IP/SP)
