-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Terkait Pelaksanaan Proyek Kadis PUPR Mangkir, Ketika Di Panggil Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai

Selasa, 03 Agustus 2021 | Agustus 03, 2021 WIB Last Updated 2021-08-03T12:41:09Z
Keterangan Photo : Sebelah Kiri Eriston Sihaloho, S.H Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai bersama Plt Walikota Tanjungbalai



Tanjunbalai, sumutposonline.com - DPRD Kota Tanjungbalai dari Komisi C menggelar Rapat Dengar Pendapat, Selasa (3/8/2021) dengan beberapa Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) termasuk diantaranya Dinas PUPR Kota Tanjungbalai. RDP tersebut dilaksanakan untuk menjaga tidak adanya konspirasi dalam proses pelaksaanan pekerjaan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021, baik Penunjukan Langsung (PL) maupun yang Lelang. seperti yang diungkapkan oleh kadis PUPR Kota Tanjungbalai dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor Medan beberapa minggu lalu. 

RDP yang dijadwalkan dibuka pada pukul 14.00.Wib tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya akibat tidak hadirnya beberapa kepala OPD, termasuk Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Tety Juliany. Terlihat RDP akhirnya dibuka pada pukul 15.30.Wib dengan kondisi Walk Out (WO) dua anggota DPRD dari Komisi C Nurul dan Marthin karena merasa kecewa atas ketidak hadiran beberapa kepala OPD yang diundang sehingga akhirnya Ketua Komisi C Eriston Sihaloho, S.H memutuskan menunda RDP tersebut. 

Eriston Sihaloho saat dikonfirmasi sumutposonline.com setelah selesai RDP menyatakan pemanggilan Kepala OPD termasuk Kadis PUPR Kota Tanjungbalai untuk memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan pekerjaan harus transparan dan tidak ada ditutupi, apalagi ada konspirasi seperti yang disebutkan oleh Kadis PUPR Kota Tanjungbalai dalam persidangan dipengadilan Tipikor Medan. 

" ini kita panggil Kadis PUPR dalam RDP untuk memastikan disetiap proses pekerjaan tidak ada titipan (konspirasi-red) namun kepala dinasnya sendiri tidak bisa hadir " sebut Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai. 

Ketika sumutposonline.com mempertanyakan tindakan DPRD Kota Tanjungbalai terutama Komisi C terhadap fakta hukum yang disampaikan oleh Kadis PUPR Tety Juliany dipersidangan bahwa Group Rekanan Putra Perdana terlibat dalam konspirasi penyuapan penyidik KPK dengan yang iming-iming paket pekerjaan proyek APBD Kota Tanjungbalai T.A 2021, Eriston Sihaloho yang juga Politisi PDIP Kota Tanjungbalai tersebut menyatakan itu merupakan fakta hukum yang harus segera dikejar oleh Aparatur Penegak Hukum. 

" Kesaksian persidangan tersebut Fakta Hukum, dan itu (kesaksian-red) tersebut harus segera dikejar oleh APH " Ujar Politis PDI Perjuangan tersebut. 
(Syafrizal Manurung/SP) 
×
Berita Terbaru Update