Tanjungbalai | Sumutposonline.com
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Tanjungbalai Adi Herman meminta DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai melalui Legislastif Fraksi Partai Golkar di DPRD lebih serius memberikan peranan terhadap banyaknya kebijakan Pemkot Tanjungbalai yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Adi Herman saat ditemui di Kantor Depicab Soksi Kota Tanjungbalai Senin, (10/10/2022) menyampaikan bahwa dalam dua tahun ini kebijakan Pemkot Tanjungbalai belum terlihat dalam peningkatan pembangunan terutama sekali efektifitas penyerapan, serta realisasi anggaran daerah.
Adi menerangkan berkurangnya dana TKKD dua tahun terakhir akibat pelaksanaan yang tidak merujuk kepada regulasi merupakan bukti dari Pemkot Tanjungbalai tidak memiliki ukuran hasil, atau keberhasilan dalam mencapai tujuan program. Kondisi tersebut diperparah dengan PAD yang tidak dapat dikelola akibat tidak berfungsinya Pelabuhan Internasional Teluk Nibung.
"DAK fisik yang tidak terserap dengan baik T.A 2021 sehingga berkurang 32% di Tahun 2022. Pembangunan yang tidak mengacu pada sekala prioritas kebutuhan masyarakat, serta tidak berfungsinya Pelabuhan Teluk Nibung bukti Pemkot Tanjungbalai tidak memiliki efektifitas menjalankan visi dan misi," ucap Adi Herman.
Atas kondisi tersebut, sekretaris Depicab Soksi Kota Tanjungbalai mendesak Partai Golkar Kota Tanjungbalai melalui DPRD nya lebih serius memberikan kontribusi keberpihakan kepada masyarakat, terutama sekali dalam realisasi APBD Kota Tanjungbalai, sebab Golkar merupakan partai pengusung Wali Kota Tanjungbalai saat ini.
"Golkar itu kan partai pengusung dari Wali Kota Tanjungbalai saat ini harusnya lebih proaktif. Jika Wali Kota yang diusungnya tidak efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan terutama kepada kesejahteraan masyarakat. Golkar harus menjadi partai penyeimbang untuk menentangnya," kata Adi Herman lebih lanjut.
(Syafrizal Manurung/SPOL)
