Foto : Monitoring Target dan Realisasi Anggaran Pemko Tanjungbalai
Tanjungbalai | Sumutposonline.com
Berdasarkan Laporan Monitoring Target dan Realisasi Anggaran Progres Report Pengendalian Kota Tanjungbalai, capaian realisasi APBD Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 ternyata tidak mampu memenuhi target untuk bulan Oktober dan November.
Dikutip Senin (2/1/2023) dari dihalaman website sumutprov.go.id pada Grafik Deviasi Target Dengan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai APBD Tahun Anggaran 2022 di bulan Oktober 2022 dari target Rp. 516.562.099.000,- yang direalisasikan hanya Rp. 377.223.316.713,16,-
Pada bulan November 2022 dari target Rp.568.218.309.000,- hanya Rp. 404.467.224.816,98,- yang mampu direalisasikan, namun di bulan Desember yang menjadi akhir tahun realisasi anggaran capaian realisasi terpantau Rp, 0.
Ditempat terpisah Ketua Forum Analisis Keuangan dan Transfaransi Anggaran menyebutkan bahwa di bulan Desember 2022 seharusnya Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki target realisasi sebesar Rp. 215.407.294.033,02 atau sekitar 34,8%. Terdiri dari kegiatan belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga.
"Bulan Desember 2022 kemarin, seharusnya ada sekitar Rp. 215,4 Miliar dana kegiatan yang harus direalisasikan oleh Pemkot Tanjungbalai," kata Syarifuddin M, SE,
Meskipun dana kegiatan yang ditampung dalam APBD T.A 2022, maupun setelah perubahan nanti ada menjadi SILPA, Arif menegaskan bahwa anggaran sebesar 34,8% untuk direalisasikan di Bulan Desember merupakan angka yang cukup besar.
"Kepada Organisasi Perangkat Daerah harus hati-hati, jangan sampai nekat melakukan tindakan melawan hukum dalam melakukan pencairan anggaran. Realisasi satu bulan Rp. 215,4 Miliar itu cukup besar," sebut Ketua Fakta Kota Tanjungbalai.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungbalai Siti Fatimah, SE, M.A.P, saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa realisasi anggaran tidak Rp. 0,- dibulan Desember 2022. Hanya saja saat ini proses rekonsiliasi dengan OPD sekaligus untuk persiapan pelaporan akhir tahun belum dilaporkan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
"Tidak mgkn 0, tapi memang Karena masih proses rekonsiliasi OPD dan keuangan sekaligus untuk persiapan pelaporan akhir tahun, belum dilaporkan ke Provsu," kata Siti Fatimah.
(Syafrizal/SPOL)
