-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Lahan PTPN 2 Kebun Penara Dijadikan Tambang Galian C Ilegal

Selasa, 05 Desember 2023 | Desember 05, 2023 WIB Last Updated 2023-12-05T04:26:45Z
Foto : Tambang galian c ilegal di kebun penara di bawah fly over jalan batangkuis - bandara kualanamu internasional, Selasa (5/12/23). Pagi. 

DELISERDANG | Sumutposonline.com

Banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di kabupaten Deli Serdang sangat merugikan negara, sebab tidak memiliki izin. Seperti lokasi pertambangan ilegal di lahan PTPN 2 kebun penara jalan batangkuis - bandara Kualanamu internasional, Deli Serdang, Selasa (5/12/23) pagi.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, Terlihat puluhan truk mengantri keluar masuk untuk membeli tanah yang di keruk mengunakan excavator dan menaikan tanah ke dumb truck. Akibatnya sepanjang jalan bandara Kualanamu internasional di penuhi lumpur yang berceceran. 

Lancar nya aktivitas pertambangan ilegal di kebun penara tersebut, patut diduga adanya pembiaran dari oknum petugas baik dari PTPN 2 maupun dari Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang. 

Dari Informasi yang dihimpun awak media dari warga sekitar berinisial R, pengusaha pertambangan ilegal yang kebal hukum itu berinisial Heri CS. Diduga Heri CS melakukan pencurian tanah milik pemerintah di areal lahan BUMN PTPN 2. Selama dua minggu. 

"Pengusahanya Heri CS dan beko milik Anto Rti".ucapnya.

Parahnya lagi, Heri CS merasa tidak takut hukum alias kebal hukum diduga sudah melakukan setor sana sini kepada oknum petugas untuk melancarkan bisnis nya. 

Sudah sangat jelas bahwa kegiatan penambangan ilegal yang pengusaha nya hery cs tidak memiliki izin, maka perbuatan nya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU pertambangan yang dimana didalamnya menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak RP. 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah). 

Maka diminta kepada pihak petugas yang terkait untuk melakukan penutupan dan penangkapan alat berat karena aktivitas pertambangan ilegal tersebut sudah merugikan negara. 

(R/SPOL) 


×
Berita Terbaru Update