Foto: KB-PADS saat demo menduduki Rumdis Walikota TanjungbalaiTanjungbalai | Sumutposonline.com
Koalisi Besar Pemuda Anti Diskriminasi Sosial (KB-PADS) menilai Pemkot Tanjungbalai tidak serius dalam menindak lanjuti kasus meninggalnya bayi pasien pengguna kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Rumah Sakit Umum Daerah dr Tengku Mansyur (RSUDTM) Kota Tanjungbalai.
Hal tersebut disampaikan kordinator KB-PADS Mahmudin saat kembali melakukan unjuk rasa dan menduduki rrumah dinas Walikota Tanjungbalai menuntut keadilan atas dilaporkannya keluarga bayi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur (RSUDTM) dengan dugaan perusakan properti rumah sakit berupa regulator oksigen.
"Kami meminta Walikota Tanjungbalai harus memberikan rasa keadilan kepada pihak keluarga bayi. Walikota jangan hanya mampu berjanji, Tolong Walikota serius sebab sudah sembilan belas hari kejadian namun tidak ada tindakan kepada pihak rumah sakit" teriak Mahmudin saat berorasi Kamis (7/3/2024) di teras rumah dinas Walikota Tanjungbalai.
Dalam orasinya salah satu orator aksi Ahmad Fauzi Hasibuan, juga menyatakan kejadian yang terjadi pada keluarga bayi pasien pengguna JKN/BPJS beberapa minggu lalu bukanlah yang pertama kali terjadi.
Atas dasar tersebut Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa Walikota Tanjungbalai Waris Tholib sudah layak untuk mencopot dr Tengku Mestika Mayang sebagai Direktur atas permasalahan yang banyak terjadi di RSUDTM.
"Saya juga pernah menjadi korban dari bobroknya pelayanan RSUDTM, karena kejadian banyak dialami dan bukan pertama kali terjadi Walikota sudah layak untuk mencopot sdra dr Tengku Mestika Mayang sebagai Direktur RSUDTM" ujar Ahmad Fauzi Hasibuan.
Terlihat dilapangan selain melakukan aksi unjuk rasa, ratusan massa juga melakukan penggalangan pengumpulan koint untuk membantu keluarga bayi pasien yang telah dilaporkan atas dugaan perusakan properti RSUDTM senilai 1,5 Juta Rupiah.
(Syafrizal/SPOL)
